Home / Berita Terkini / Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala PPATK Menandatangani Surat Dukungan Tax Amnesty
Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala PPATK Menandatangani Surat Dukungan Tax Amnesty

Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala PPATK Menandatangani Surat Dukungan Tax Amnesty

Berita Artis Terkini – Kali ini Pemerintah sedang gencar mensosialisasikan Undang-Undang tentang Tax Amnesty. Tiga institusi penegak hukum tersebut pun kini telah memberi dukungan tertulis untuk pelaksanaan UU tersebut.

Jaksa Agung M Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan Kepala PPATK M Yusuf mengesahkan surat Pernyataan atas Dukungan mereka dalam pelaksanaan UU Tax Amnesty.

Surat Pernyataan tersebut ditulis di sebuak kertas putih. Namun surat tersebut tak ada kop, tidak juga tertera nomor, dan tidak ada tanggalnya. Surat tersebut berisi dengan pernyataan sepanjang dua paragraf, dan tandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala PPATK.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan kebenaran surat dukungan tersebut. Dia meneken surat itu Jumat (1/7) kemarin.

Ya benar kemarin saya menandatangani surat dukungan tersebut. Iya. Iya mendukung. Jaksa Agung, Kapolri, PPATK mendukung tax amnesty,” Ucap Badrodin saat memberikan pernyataanya kepada wartawan, Sabtu (2/7/2016).

Badrodin juga mengatakan tidak ada alasan khusus membuat surat dukungan tersebut. Jadi menurutnya sudah sewajarnya apabila institusi Negara turut mendukung penerapan UU yang telah disepakati DPR dan juga Pemerintah.

“Itu adalah kebijakan pemerintah, masa kita tidak mendukung peraturan Presiden,” ucapnya.

Berikut isi surat tersebut:

PERNYATAAN DUKUNGAN

Memahami bahwa pengampunan pajak, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, merupakan kebijakan nasional yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong reformasi perpajakan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Scroll To Top