Berita Artis Terkini – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pada akhir ini makin berani untuk menyentil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi menanyakan kenapa kini DPR selalu ngotot untuk membuat banyak undang-undang.
Jokowi berpikir kenapa tingkah para anggota dewan kini hanya mengejar kuantitas dibanding dengan kualitas undang-undang. Jokowi sebenarnya tahu kenapa para anggota DPR yang terhormat begitu doyan membuat banyak undang-undang.
“Bukan kwantitasnya, jumlah 40, 50 buat apa coba? Saya tahu, kenapa DPR sangat senang,” ucap Jokowi di Jakarta, Rabu (30/1) lalu.
Jokowi memberikan saran DPR jangan terlalu untuk mengejar target dalam menyelesaikan undang-undang. Menurut Jokowi, pemerintah tidak akan mempermasalahkan apabila DPR hanya mampu mengesahkan tiga undang-undang dalam setahun.
“DPR tidap perlu buat undang-undang yang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, yang penting kwalitasnya itu yang kita butuhkan,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Jokowi juga tidak memberikan ijin untuk pembangunan gedung DPR yang baru. Presiden sudah menyatakan kepada seluruh Kementerian dan juga Lembaga yang terkait moratorium pembangunan gedung negara yang telah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu.
“Sudah saya sampaikan, telah saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Dan apabila apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, boleh minta izin kepada Presiden,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, Dirinya telah berkomitmen bahwa APBN akan di fokuskan pada pembangunan infrastruktur. Seperti dengan pembangunan jalan, membuat bendungan, irigasi, pelabuhan dan juga jalur kereta api. “Karena memang itu dampaknya yang akan langsung dirasakan dan di butuhkan oleh masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Kebijakan moratorium tersebut, kata Jokowi, adalah merupakan komitmen untuk memajukan reformasi birokrasi. karena, birokrasi harus lebih berorientasi pada hasil dibandingkan dengan hal-hal yang prosedural dan juga administratif.
“Birokrasi juga harus bisa digunakan secara optimal sarana dan prasarana yang juga sudah tersedia untuk mencapai hasil yang kita inginkan,” kata Jokowi.
Terkait sindiran Presiden Jokowi soal pembuatan undang-undang tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan tidak merasa tersinggung. Justru, Fadli merasa terheran kenapa Jokowi dapat mengatakan hal yang demikian. Padahal dari 40 RUU, 13 di antaranya adalah merupakan hasil usulan dari Pemerintah pusat.
“Saya enggak tahu kenapa Jokowi bisa mengucapkan hal itu. Jangan-jangan dirinya tidak mengetahui mekanismenya. Kan terdapat usulan tersendiri,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).
Menurutnya, Pemerintah pusat seharusnya berkomunikasi kepada DPR soal berapa jumlah UU yang telah dibuat. apakah sedikit atau terlalu banyak.
“Kalau memang pemerintah maunya sedikit ya tim yang di kirim pemerintah itu seharusnya ngomong dengan pihak DPR. Dan Kini sudah 40 dan 13 dari Pemerintah,” tutupnya.