Home / Berita Terkini / Polisi menyatakan Ada Unsur kesengajaan Pada Status Facebook Buni Yani
Polisi menyatakan Ada Unsur kesengajaan Pada Status Facebook Buni Yani

Polisi menyatakan Ada Unsur kesengajaan Pada Status Facebook Buni Yani

Berita Artis Terkini – Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat mengatakan penilaian dari ahli ITE, Teguh Arifiyadi, mengatakan terdapat unsur kesengajaan dalam kasus Buni Yani.

Teguh yang menjabat sebagai Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo kali ini bertindak sebagai saksi ahli pada kasus sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016) siang.

Menurut para ahli ada unsur sengaja dalam menyebarkan informasi elektronik, baik dalam tulisan di status maupun videonya. Apabila nanti kontennya memenuhi unsur, termasuk SARA, maka si tersangka dapat dipidana apabila memang dapat dibuktikan di persidangan nanti, ucap Agus saat sidang diskors.

Kepada Teguh, Agus juga memperlihatkan lampiran 41 obrolan Buni dengan teman Facebook dalam kolom komentar status yang kini sedang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian.

Pada lampiran itu, koment Buni Yani dinilai memenuhi unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang diduga bermuatan kebencian dan SARA.

Ternyata setelah kami tunjukkan bukti yang telah kami sita, screenshot tadi itu yang telah tersebar. Memang terdapat unsur menyebarkan, setting for public, ucap Agus.

Tidak hanya itu, Agus juga mengatakan, Teguh membenarkan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus Buni. Hal yang telah dibenarkan adalah pada tahap pemeriksaan saksi, kemudian dalam pengumpulan alat bukti, sampai dengan penetapan tersangka yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Agus juga menegaskan terdapat alat bukti lain yang bisa digunakan polisi pada kasus ini di luar alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun Pasal 43 ayat 6 UU ITE mengatakan penggeledahan dan atau penyitaan serta penangkapan atau penahanan yang semula harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan hal ini akan disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Masalah penangkapan, pihak kami telah melakukan penetapan, penangkapan, dan juga penahanan dari Pengadilan Negeri. Saksi ahli sampaikan apabila hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 43 ayat 6 UU ITE,” ujar Agus.

Penetapan status tersangka kepada Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, mengatakan Buni Yani adalah orang yang memprovokasi masyarakat dengan mengunggah ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu yang telah di transcrip.

Atas laporan tersebut kini Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang tidak benar yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Atas perbuatannya tersebut kini Buni Yani di ancam dengan hukuman kurung maksimal enam tahun penjara kemudian denda hingga Rp 1 miliar.

Scroll To Top