Home / Berita Terkini / Sebar e-KTP warga tanpa persetujuan, Mendagri langgar sejumlah pasal
Sebar e-KTP warga tanpa persetujuan, Mendagri langgar sejumlah pasal

Sebar e-KTP warga tanpa persetujuan, Mendagri langgar sejumlah pasal

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai telah bertindak dengan sewenang wenang dan telah  menyalahgunakan kekuasaannya ( abuse of power ) karena telah menyebarkan e-KTP seseorang ke Group Whatsapp Jurnalis.

Gerakan masyarakat yang menamakan dirinya Gema Demokrasi juga telah menilai Tjahjo telah melanggar hak atas privasi warga negara yang merupakan Hak Asasi Manusia. Gema Demokrasi kemudian memaparkan setidaknya ada enam peraturan yang telah mengatur larangan untuk membuka data atau data diri pribadi warga negara.

Yang pertama adalah pasal 28 ayat ke 2 dan ke 3 serta pasal 28 huruf G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang kedua adalah pasal 4, pasal 29 ayat 1 serta pasal 30 Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Yang ketiga adalah pasal 79 Undang Undang nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Didalam pasal 79 ayat 3 berbunyi ” Petugas dan pengguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat ke-2 dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya,”.

Yang keempat adlaah pasal 26, pasal 32 ayat 1 dan 3 serta pasal 48 ayat ke 3 Undang Undang tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ( ITE ).

Baca juga : Kasus Rizieq

Didalam pasal 26 ayat ke 1 berbunyi ” Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang dinilai menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas adanya persetujuan orang yang bersangkutan,”.

Kelima adalah pasal 17 dan pasal 54 Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Tidak hanya telah melanggar kelima pasal diatas, Menteri Dalam Negeri juga diduga telah melanggar peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016.

“Ini sudah sangat jelas, Tjahjp Kumolo telah menyalahgunakan kekuasaan, telah melakukan pelanggaran HAM dan melakukan kejahatan dengan cara menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dirahasiakan,” kta juru bicara Gema Demokrasi, Arfi Bambani, Jumat ( 12/5/17 ).

Gema Demokrasi didalam situs resminya telah mendeklarasikan diri sebagai gerakan masyarakat yang lahir sebagai response atas berbagai tindakan pemberangusan hak rakyat untuk berkumpul, berpendapat serta berekspresi yang telah dilindungi oleh konstisusi namun direpresi oleh kekuatan anti-demokrasi.

Gema Demokrasi sendiri terdiri dari gerakan buruh, petani, pelajar, mahasiswa, anak muda, intelektual, kelompok keagamaan, jurnalis,pengacara publik, aktivis kebebasan ekspresi, komunitas seni serta aktivis literasi.

 

Scroll To Top