Home / Berita Terkini / Pada Sidang Kasus Suap Reklamasi Ahok Bongkar Bobrok DPRD DKI
Pada Sidang Kasus Suap Reklamasi Ahok Bongkar Bobrok DPRD DKI

Pada Sidang Kasus Suap Reklamasi Ahok Bongkar Bobrok DPRD DKI

Berita Artis Terkini – Kali ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan kesaksian saat sidang kasus suap proyek reklamasi untuk berkas terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, Senin (25/7) sore. Dari hasil kesaksian Ahok ini semakin menunjukan praktik culas antara pengembang dengan DPRD DKI pada pelaksanaan proyek reklamasi tersebut.

Ahok mengaku telah mengusulkan untuk angka 15 persen sebagai kompensasi dari proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang digarap PT Agung Padomoro Land (APL). Namun setelah beberapa kali melakukan rapat tidak pernah ketok palu dikarenakan anggota DPRD DKI yang menghadiri rapat tidak korum.

Saya mendapat laporan tiga kali, POada laporan tersebut terdapat keberatan dari pihak DPRD dibadan Legislasi. Pihak DPRD keberatan untuk cantumkan angka 15 persen, dengan berasalan tidak memiliki dasar. Jadi kalau tidak memiliki dasar, terus kita hilangkan, nanti saya yang kena tangkap,” Ucap Ahok saat memberikan penjelasan kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor.

Ahok menjelaskan, pada tahun 1997 diera Soeharto memang sudah ada kewajiban untuk pengembang dalam menambahkan kontribusinya. Ahok menjelaskan kalau dirinya takut bakal diseret ke penjara apabila kontribusi tersebut tidak ditambah.

Kemudian dedlock datang, tambahan angka menggunakan Pergub jangan menggunakan Perda, ucap Ahok.

Kemudian Ahok melapor lagi tentang penolakan tersebut. Ahok menjelaskan, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menginginkan tidak terdapat angka 15% tersebut namun diganti hanya 5% saja.

Ahok mengaku marah karena kontribusi yang menyusut menjadi lima persen sesuai dengan keinginan Taufik. Lalu Ahok meminta Bapeda DKI Tuti Kusumawati agar melakukan protes terhadap DPRD dan mencabut lima persen tersebut.

Dari penjelasan Ahok, kontribusi 15 persen tersebut Pemprov DKI dapat mengambil untung triliunan rupiah. Dari hasil keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membangun rusun dan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.

Kami akan tetap ngotot, kalau tidak 15 persen maka kami tidak mungkin memberikannya. Dari hasil perhitungan stafnya, simulasi, Dari hasil 13 pulau langsung terjual 15 persen, maka Pemprov DKI akan mendapatkan kontribusi sebesar Rp 48 triliun, dari uang tersebut saya dapat bangun 120 ribu rusun, ucap Ahok.

Tidak hanya membangun rusun, kita juga dapat menyelesaikan tanggul A sesuai dengan kajian Bappenas yang diperkirakan membutuhkan Rp 45 trilun. Untuk itu kami akan tetap ngotot apabila dia jual 10 tahun sampai jadi, dijual tahun 2027, kami dapat Rp 158 triliun untuk kontribusi dalam mengatasi banjir di daerah DKI, kata Ahok.

Ahok juga mengatakan kekhawatiran dirinya kalau dalam kontribusi ini dapat dijadikan sebagai jualan politik saat menjelang Pilgub DKI 2017. Kali ini, ketentuan kontribusi masih alot, dan masih belum ditentukan, Raperda tentang Zonasi reklamasi hingga kini pun belum dilakukan pembahasan karena mencuatnya kasus ini.

Pada raperda, telah diatur kalau yang menentukan kontribusi pengembang merupakan Peraturan Gubernur (Pergub). Pada kasus ini terdapat kecurigaan, dimana pengesahan raperda sengaja diulur-ulur sampai dengan dirinya non aktif menjadi gubernur karena mau mengikuti Pilgub DKI 2017.

Saya menjelaskan kepada tim eksekutif, Ahok merasa khawatir karena kasih pergub 15 persen, dirinya khawatir kalau masalah dapat dijadikan sebagai jualan teman-teman, siapa yang mau menjadi gubernur kami, yang penting 15 persen dapat dihilangkan, akan kami dukung, itu merupakan kerugian untuk DKI, ucap Ahok.

Ahok pun menantang DPRD DKI agar dengan segera untuk mengesahkan raperda tentang zonasi, Ahok pun akan segera meneken Pergub tentang kontribusi sebesar 15 persen tersebut. Jangan sampai nanti nilai 15 persen tersebut turun.

Itu merupakan niat nakal, kalau nantinya dia meminta Perda Gubernur yang menentukan (kontribusi) saya menginginkan Pergub draf untuk segera disiapkan, karena saat ketok palu, Perda akan masuk, dan Pergub saya akan keluarin. Apabila nanti, siapapun yang akan menjadi gubernur, kemudian mengubah Pergub 15 persen, saya akan melaporankan terjadinya kerugian negara, ucap Ahok.

Karena selalu dilakukan penundaan, Ahok mengaku sempat menggunakan surat Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 dan juga perjanjian kerja sama tahun 1997. Namun keduanya itu tidak menjelaskan nilai kontribusi yang harus diberikan pengembang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Scroll To Top